WAJO Sulsel mediafpii-sulsel.my.id, — LSM Triga Nusantara secara tegas menyoroti pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Strategi Pembelajaran Literasi, Numerasi, Kecerdasan Anak, dan Inklusi bagi Kepala Sekolah SD dan SMP se-Kabupaten Wajo. Kegiatan tersebut dinilai menyedot anggaran besar di tengah imbauan penghematan dan efisiensi anggaran negara.
Bintek yang melibatkan ratusan Kepala Dekolah tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Asia, Makassar, dan sebagian di Hotel Phinisih Makassar, pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Pemilihan lokasi di luar wilayah Kabupaten Wajo ini lantas menuai tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat dan pegiat antikorupsi di Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data yang dihimpun LSM Triga Nusantara, kegiatan tersebut diikuti sedikitnya 400 peserta yang terdiri dari para Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP. Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, dalam kegiatan tersebut Setiap peserta diwajibkan membayar biaya kepesertaan sebesar Rp 4,5 juta, sehingga total dana yang terkumpul untuk agenda tersebut diperkirakan mencapai angka yang sangat fantastis.
Korwil LSM Triga Nusantara, M. Rusli, saat di konfirmasi Selasa, 4 Agustus 2026 mengungkapkan bahwa pembiayaan kegiatan Bintek tersebut di duga bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini sangat disayangkan karena dana yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan mutu pembelajaran murid di sekolah justru tersedot untuk kegiatan seremoni di luar daerah.
Selain persoalan nilai anggaran yang dinilai melonjak, M. Rusli juga membeberkan temuan terkait fasilitas akomodasi peserta yang dianggap tidak sebanding. Meski memungut biaya di duga sebesar Rp 4,5 juta per orang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa satu kamar hotel dihuni oleh 2 hingga 3 orang peserta.
Rusli menilai langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan pihak penyelenggara ini mencerminkan pengabaian terhadap instruksi Pemerintah Pusat yakni Presiden RI, Di saat pemerintah pusat gencar mengampanyekan efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan keuangan negara, pelaksanaan Bintek ini justru menunjukkan praktik sebaliknya, ungkap Rusli.
Ia pun mempertanyakan alasan mendasar mengapa kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah tersebut harus di selenggarakan di Kota Makassar. Menurutnya, Kabupaten Wajo memiliki gedung dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan serupa tanpa harus membebani anggaran sekolah dengan biaya perjalanan dinas dan akomodasi luar kota.
Penggunaan dana BOS dalam jumlah besar untuk kegiatan di luar daerah ini dikhawatirkan dapat mengganggu pemenuhan operasional harian sekolah. Rusli menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan aturan dalam pengelolaan dana pendidikan di Wajo patut diuji secara mendalam oleh aparat penegak hukum.
Melihat berbagai dugaan kejanggalan tersebut, M. Rusli secara terbuka mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Kapolda Sulsel) untuk segera turun tangan. Pihaknya meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap alur penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Bintek tersebut, termasuk pihak ketiga sebagai penyelenggara kegiatan, apa sudah sesuai dengan klasifikasi untuk mengadakan pelatihan, tegas Rusli.
Tidak berhenti pada tingkatan daerah, LSM Triga Nusantara saat ini juga tengah merampungkan pengumpulan bukti (Pulbaket) dan data pendukung. Pihaknya menjadwalkan untuk segera melayangkan surat pengaduan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus ini mendapat perhatian dan tindak lanjut di tingkat pusat, ungkap Rusli
Langkah hukum ini ditempuh dengan tujuan utama menghentikan dugaan praktik komersialisasi program pendidikan berkedok Bintek. LSM Triga Nusantara juga berharap penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera serta memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar berdampak langsung pada kualitas belajar mengajar siswa.
Sebagai penekanan akhir kata Rusli, LSM Triga Nusantara menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan evaluasi menyeluruh dari pemerintah daerah. Pihaknya berkomitmen menjaga agar pengelolaan dana BOS di Kabupaten Wajo berjalan sesuai petunjuk teknis dan prinsip efisiensi yang diamanatkan undang-undang, terang Rusli.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Wajo Drs. H. Alamsyah, M.S.i saat di konfirmasi melalui ponselnya, terkait pelaksanaan Bintek Kepala Sekolah yang di laksanakan Dinas Pendidikan di Makassar, tidak ada jawaban, meski sudah di WA maupun melalui telpon selulernya, juga di gubris, atau saat di Hubungi selalu menolak, hingga berita ini di turunkan, belum ada hasil konfirmasi terkait hal tersebut, namun tetap kami menunggu tanggapan atau jawaban di Dinas Pendidikan. (Risal).
-----
