SIDRAP mediafpii-sulsel.my.id, – Ironi dunia pendidikan dan kesehatan anak terjadi di Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Di saat pemerintah pusat gencar mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045, ratusan siswa di dua Sekolah swasta setempat justru hanya bisa menjadi penonton selama hampir satu tahun terakhir.
Ketimpangan ini dirasakan sangat nyata oleh para siswa di TK Al Irsyad Al Islamiyyah Kanie dan MTs Al Irsyad Kanie. Sejak program unggulan Presiden ini digulirkan secara nasional hingga masuk ke wilayah Sidrap, para siswa di kedua lembaga pendidikan tersebut belum pernah sekalipun merasakan paket makanan bergizi yang dijanjikan pemerintah. Mereka terpaksa "gigit jari" melihat distribusi yang tidak merata di wilayah mereka sendiri.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan empat sekolah lain yang lokasinya hanya sepelemparan batu dari Desa Kanie. Empat sekolah negeri, yakni UPT SD Negeri 1 Sereang, UPT SD Negeri 2 Sereang, UPT SD Negeri 3 Sereang, dan UPT SD Negeri 4 Sereang, dilaporkan telah lama menikmati manfaat dari program MBG tersebut secara rutin dan berkelanjutan.
Ahmad, salah satu orang tua siswa dan tokoh masyarakat Desa Kanie, mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam atas perbedaan perlakuan ini. Ia menilai ada ketidakadilan yang sangat mencolok dalam sistem pendataan maupun distribusi makanan di lapangan. Menurutnya, status sekolah negeri maupun swasta tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mendapatkan hak asupan gizi yang sama dari negara.
"Kami sangat prihatin melihat kondisi ini. Anak-anak di TK dan MTs Al Irsyad Kanie seolah dianaktirikan. Padahal mereka sama-sama generasi penerus bangsa yang tinggal di desa yang sama, namun kenyataannya mereka terabaikan selama berbulan-bulan," ujar Ahmad dengan nada kecewa saat ditemui media, Sabtu 9 Mei 2026
Ahmad menyesalkan kinerja pihak terkait, mulai dari Dinas terkait hingga perangkat Pemerintah Daerah, termasuk Korwil yanng menangani MBG yang dinilai kurang memberikan perhatian serius terhadap pemerataan program ini. Ia mempertanyakan transparansi dan koordinasi antarinstansi dalam memetakan sekolah penerima manfaat agar tidak ada lagi siswa yang terlewati oleh program strategis nasional ini.
Kurangnya perhatian pemerintah setempat, kata Ahmad dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah Presiden. Program yang seharusnya menyasar seluruh lapisan anak sekolah tanpa pandang bulu, justru terhambat oleh masalah administrasi atau pemilahan status sekolah yang tidak relevan dengan kebutuhan gizi anak.
Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya soal makanan, tetapi juga mengenai psikologi anak-anak. Para siswa di Al Irsyad Kanie sering kali melihat teman-teman sebaya mereka dari sekolah tetangga menikmati menu MBG di jam istirahat, sementara mereka harus mengandalkan bekal seadanya atau jajan di kantin sekolah dengan kualitas gizi yang tak terkontrol.
Ahmad menegaskan, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima MBG di Kecamatan Maritengngae. Ia mendesak agar tim pengawas program turun langsung ke lapangan untuk melihat realita yang ada, sehingga tidak ada lagi data yang tercecer atau sengaja dilewatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Harapan besar digantungkan pada pundak Pemerintah Kabupaten Sidrap agar segera mengambil langkah cepat untuk menutupi celah distribusi ini. Warga meminta agar TK Al Irsyad Al Islamiyyah dan MTs Al Irsyad Kanie segera dimasukkan ke dalam daftar prioritas penerima manfaat di periode berikutnya tanpa harus menunggu tahun ajaran baru berganti, terang Ahmad
Penegasan warga sangat jelas: gizi adalah hak setiap anak, bukan hanya mereka yang bersekolah di instansi negeri. Ahmad mewakili keresahan orang tua siswa mengingatkan bahwa jika masalah ini terus dibiarkan, maka tujuan mulia pemerintah pusat untuk menghapus tengkes (stunting) dan meningkatkan kecerdasan bangsa hanya akan menjadi slogan kosong di Desa Kanie.
Menutup pernyataannya, warga Desa Kanie berharap adanya transparansi mengenai alokasi anggaran dan mekanisme penyaluran MBG. Mereka mendesak pihak Pemerintah Desa dan pemerintah Daerah duduk bersama untuk memastikan bahwa mulai besok atau lusa, aroma makanan bergizi juga bisa tercium di halaman TK dan MTs Al Irsyad Kanie, mengakhiri penantian panjang ratusan siswa di sana, pinta Ahmad. (Risal Bakri).
