SIDRAP mediafpii-sulsel.my.id, — Komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan mulai ditunjukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam menyikapi operasionalisasi Koperasi Merah Putih di tingkat Desa dan Kelurahan. Langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk membangkitkan sektor rill yang langsung menyentuh lapisan masyarakat terbawah.
Di tengah peluncuran nasional program tersebut oleh Presiden RI yang diikuti secara daring di KMP Lalebata, Sabtu 16 Mei 2026, DPRD Sidrap menegaskan dukungannya terhadap penguatan koperasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran regulasi dan program ini diharapkan mampu menjadi pilar baru yang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat Bumi Nene Mallomo.
Salah satu Anggota DPRD Sidrap, Abd Rahman Mustafa, menilai Koperasi Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah pusat dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke tingkat Desa. Kebijakan ini dianggap sebagai jawaban atas tantangan pemerataan ekonomi yang selama ini dihadapi oleh wilayah Kelurahan dan Pedesaan.
Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar mendorong lahirnya pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi lokal. Dengan adanya wadah hukum yang jelas dan terarah, masyarakat di tingkat desa kini memiliki peluang lebih besar untuk mengelola roda perekonomian mereka sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi pada korporasi besar, ungkap. Abdul Rahman Mustafa
“ Lanjut Abdul Rahman mengatalan Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat positif karena menyentuh langsung sektor riil masyarakat. Ini bukan hanya soal kelembagaan, tetapi bagaimana ekonomi desa bisa tumbuh lebih kuat dan mandiri,” terang Abd Rahman di sela-sela kegiatan peluncuran tersebut.
Lebih lanjut, Abd Rahman menegaskan bahwa DPRD Sidrap siap mengambil peran aktif dalam memastikan program berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif akan dioptimalkan demi menjamin bahwa kehadiran koperasi ini benar-benar membawa dampak positif yang signifikan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga legislatif menjadi kunci utama agar koperasi mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Tanpa adanya kolaborasi yang harmonis di tingkat daerah, program strategis berskala nasional ini dikhawatirkan tidak akan berjalan dengan maksimal.
“DPRD tentu ingin memastikan seluruh proses berjalan baik, mulai dari pembentukan, penganggaran, hingga pengembangan unit usaha koperasi sesuai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya menambahkan terkait fungsi penganggaran dan legislasi yang akan dikawal ketat.
Menurut legislatur Sidrap ini, setiap desa memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan koperasi juga perlu disesuaikan dengan potensi lokal yang ada di wilayah masing-masing agar tidak terjadi penyeragaman yang keliru.
Ia mencontohkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, hingga layanan usaha masyarakat seperti apotek desa yang dapat menjadi ruang pengembangan koperasi ke depan. Komoditas unggulan daerah harus menjadi bahan baku utama yang dikelola secara profesional oleh koperasi setempat.
Dengan pola pendekatan yang kontekstual tersebut, kata Abdul Rahman koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif yang papan namanya saja yang terpajang. Lebih dari itu, kehadirannya harus benar-benar menjelma sebagai motor penggerak ekonomi yang aktif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.
“Yang terpenting adalah membangun koperasi yang profesional, adaptif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa,” pungkas Abd Rahman mengakhiri penjelasannya mengenai arah masa depan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sidrap, terang Abdul Rahman. (Risal Bakri).
