BULELENG, BALI mediafpii-sulsel.my.id, – Masuknya kapal pesiar internasional ke Pelabuhan Celukan Bawang, Bali Utara, membawa dampak yang tidak sepenuhnya sejalan. Di satu sisi, kehadiran kapal pesiar memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata dan penerimaan negara. Namun di sisi lain, aktivitas kapal barang serta tenaga kerja pelabuhan justru terdampak akibat keterbatasan fasilitas dan tumpang tindih fungsi dermaga.
Kepala KSOP Kelas IV Celukan Bawang, Taufikur Rahman, SH, MM, menjelaskan bahwa perlakuan terhadap kapal pesiar tidak bisa disamakan dengan kapal kargo. Penumpang kapal pesiar diposisikan sebagai tamu negara yang harus dilayani dengan standar internasional.
“Setiap kapal pesiar yang datang harus disambut sesuai standar internasional. Konsekuensinya, aktivitas lain di pelabuhan harus dihentikan sementara demi keamanan dan kenyamanan,” kata Taufikur Rahman kepada Wartawan pada Kamis, 1 Januaru 2026 Sore.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada kapal barang. Saat kapal pesiar sandar, kapal kargo harus keluar dari dermaga, meski proses tersebut memerlukan biaya tambahan yang tidak kecil.
Menurut Taufikur, pelabuhan Celukan Bawang sejak awal dirancang sebagai pelabuhan kargo untuk melayani distribusi barang seperti semen, pupuk, kayu, dan beras. Masuknya kapal pesiar sejak 2013 tidak diiringi kesiapan infrastruktur yang memadai.
“Terminal penumpang baru dibangun pada 2025 dan belum selesai. Beberapa fasilitas masih bersifat sementara. Ini yang menyebabkan benturan kepentingan di lapangan,” ujarnya.
Dampak sosial paling terasa dialami tenaga kerja bongkar muat. Saat kapal pesiar sandar, para buruh pelabuhan tidak memiliki pekerjaan karena seluruh aktivitas bongkar muat dihentikan.
“Bagi tenaga kerja, ini persoalan serius. Mereka tidak bekerja, tidak berpenghasilan, padahal kapal pesiar bisa datang beberapa kali dalam sebulan,” jelasnya.
Pada Desember 2025, kapal pesiar tercatat sandar hampir lima kali. Periode tersebut seharusnya menjadi masa paling sibuk bagi tenaga kerja pelabuhan.
Tekanan juga dialami perusahaan pelayaran. Biaya operasional kapal barang meningkat akibat kewajiban menggunakan jasa pandu dan tunda saat keluar-masuk dermaga. Kondisi ini membuat ongkos logistik melonjak.
Akibatnya, sebagian pemilik kapal memilih memindahkan aktivitas bongkar muat ke Pelabuhan Banyuwangi. Dari hasil evaluasi KSOP, sekitar separuh kapal barang yang sebelumnya rutin masuk ke Celukan Bawang kini lebih memilih Banyuwangi.
“Pemilik kapal menghitung efisiensi. Di Banyuwangi ada biaya penyeberangan, tetapi jadwal lebih pasti dan tidak terganggu oleh kapal pesiar,” ungkap Taufikur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kapal pesiar tetap memberikan kontribusi besar bagi negara. PNBP dari satu kapal pesiar bisa mencapai ratusan juta rupiah, belum termasuk efek ekonomi bagi UMKM dan sektor pariwisata lokal.
“Manfaatnya nyata, tapi dampaknya juga nyata. Ini yang harus dicarikan titik temu,” katanya.
Saat ini, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang masih menunggu pengesahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dari Kementerian Perhubungan. RIP tersebut diharapkan menjadi dasar pemisahan zona pelayanan kapal barang dan kapal pesiar.
“Kami tidak ingin menghilangkan fungsi utama Celukan Bawang sebagai pelabuhan kargo. Harapannya ke depan ada fasilitas khusus kapal pesiar agar keduanya bisa berjalan beriringan,” tegas Taufikur Rahman.
Ia menutup dengan penegasan bahwa kapal pesiar bersifat musiman, sedangkan kapal barang merupakan denyut ekonomi harian masyarakat di sekitar pelabuhan.
“Pariwisata penting, tetapi jangan sampai mengorbankan sumber penghidupan utama masyarakat,” ujarnya. (Red/Tim).
